Pemerintah Korea Selatan mulai secara serius membahas reformasi sistem tenaga kerja asing guna memungkinkan masa tinggal jangka panjang serta mengamankan tenaga kerja terampil. Kebijakan ini tidak lagi hanya bertujuan untuk menutupi kekurangan tenaga kerja, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan di mana pekerja asing dapat bekerja secara stabil dan mengembangkan keterampilan mereka di Korea. Di tengah kekurangan tenaga kerja yang berkepanjangan di berbagai sektor industri, perubahan ini dinilai sebagai pergeseran kebijakan dari melihat pekerja asing sebagai “tenaga sementara” menjadi “sumber daya tenaga kerja yang berkelanjutan”.

Menurut Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan, inti reformasi ini terdiri dari tiga pilar utama: perpanjangan masa tinggal, pengembangan karier, dan perbaikan kondisi hidup. Pemerintah sedang mempertimbangkan langkah untuk memungkinkan pekerja asing tinggal lebih lama di Korea, serta memanfaatkan tenaga kerja dengan tingkat keterampilan tertentu secara jangka panjang.

Salah satu perubahan yang paling mendapat perhatian adalah sistem masa tinggal. Saat ini, pekerja asing yang masuk melalui visa non-profesional (E-9) hanya dapat bekerja hingga maksimum 4 tahun 10 bulan. Namun, pemerintah sedang meninjau sistem baru berbasis periode 3 tahun. Jika pekerja memiliki kemampuan bahasa Korea dan keterampilan kerja tertentu, maka perpanjangan masa tinggal akan dimungkinkan. Bahkan, jika mereka beralih menjadi tenaga kerja terampil, masa tinggal bisa diperpanjang hingga maksimum 12 tahun.

Perubahan ini juga berdampak besar bagi perusahaan. Di sektor seperti manufaktur, pertanian, dan konstruksi yang mengalami kekurangan tenaga kerja, dibutuhkan waktu lama untuk melatih pekerja hingga menjadi terampil. Namun selama ini, pekerja harus kembali ke negara asal setelah masa tertentu, sehingga menyebabkan kehilangan produktivitas. Dengan memungkinkan pekerja terampil untuk tinggal lebih lama, beban pelatihan dan kekosongan tenaga kerja dapat dikurangi.

Selain itu, jalur pengembangan karier pekerja asing juga akan ditata lebih sistematis. Pemerintah berencana memperkenalkan struktur bertahap: dari pekerjaan sederhana → menengah → terampil. Hal ini memungkinkan pekerja untuk mengembangkan keterampilan dan pengalaman kerja secara berkelanjutan.

Jika sistem evaluasi berbasis tempat kerja diterapkan, maka kemampuan kerja nyata akan lebih dihargai. Berbeda dengan sebelumnya yang lebih menekankan syarat administratif, ke depan performa dan keterampilan di lapangan akan menjadi faktor penting. Ini membuka peluang bagi pekerja asing untuk merancang karier jangka panjang di Korea.

Sistem perpindahan tempat kerja juga menjadi topik pembahasan. Sekitar 40% pekerja asing diketahui pernah berpindah kerja, yang menyebabkan konsentrasi tenaga kerja di wilayah tertentu dan kekurangan di wilayah lain. Pemerintah sedang mempertimbangkan pembatasan tertentu, seperti membatasi perpindahan dalam periode tertentu atau hanya dalam sektor industri yang sama. Namun, kelompok pekerja dan organisasi HAM mengkhawatirkan pembatasan berlebihan dapat melanggar hak pekerja, sehingga diperlukan pendekatan yang seimbang.

Perbaikan kondisi hidup juga menjadi prioritas. Pemerintah tidak hanya akan menyediakan tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kualitas hunian, keamanan, dan infrastruktur. Selain itu, akan dibangun sistem dukungan terpadu yang mencakup aspek tinggal, kerja, dan kehidupan sehari-hari.

Para ahli menilai reformasi ini bukan sekadar kebijakan peningkatan jumlah tenaga kerja asing. Dalam situasi penurunan populasi dan penuaan, Korea mulai menggeser kebijakan ke arah pengembangan tenaga kerja asing sebagai bagian dari masyarakat dalam jangka panjang.

Pemerintah berencana merilis “roadmap dukungan terpadu tenaga kerja asing” pada paruh pertama tahun ini. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, maka akan membawa perubahan besar tidak hanya bagi pekerja asing, tetapi juga bagi struktur tenaga kerja di Korea secara keseluruhan.

Lihat lebih banyak artikel >